0

Omah Buruh Bekasi akan ditutup ??

OMAH BURUH BEKASI. jembatan bukan sbg jalan raya tp 'rumah' kedua gerakan buruh. sangat momumental fungsinya.letaknya stategis pas diantara kawasan industri. dengan atap plastik dan lantarai tiplex rongsok pabrik. rasanya ribuan orang pernah singgah, berlalu lalang. 

Serikat baru terbentuk lainnya berkonsolidasi.juga menggunakannya sbg atur stategi, belajar ekopol, kawinnya bung Amir, sekedar singgah wkt istirahat dari pabrik. bagi kami, tempat itu istimewa, mempertemukan persaudaraan baru antara buruh dan petani. sy lihat memang ada beberapa yg alergi pd tempat itu. 

Bagaimanapun OB berjasa, mustinya dicintai sepenuh hati, dirawat tanpa perlu Instruksi.sebelum ilang digusur jd jalan raya. anda akan menyesal menangisi kenangan yg tdk akan kembali ! pedih sekali..


Read more
0

BPJS Update !! Kawal Jaminan Kesehatan untuk rakyat !!

Bagaimanakah persiapan pelaksanaan jaminan Kesehatan gratis Untuk rakyat 1 janurai 2014 ????
Apakah rumah sakit, puskesmas dan perangkat pendukung lainya sudah siap ??
bagaimanakah tranformasi askes, jamsostek, asabri,taspen menuju BPJS kesehatan dan tenaga kerja ??

Berikut indo terbarunya dari hasil rapat kerja DJSN dan Pemerintah terkait masalah Jaminan Kesehatan.

[INFO SEPUTAR BPJS]:

Kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Menkes RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI dan Ketua DJSN, Hari Rabu 10 Juli 2013:

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kemenkes RI untuk melakukan sosialisasi tentang Jaminan Kesehatan nasional yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014 secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat bersama dengan anggota Komisi IX DPR RI dan PT.Askes.

2. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap bulan tentang perkembangan persiapan pelaksanaan BPJS Kesehatan.


3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan bahwa pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU No 24/2011 tentang BPJS.

4. Komisi IX DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk memenuhi amanat UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terkait Alokasi Anggaran Kesehatan minimal 5% dari APBN dan 10% dari APBD diluar gaji.

5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk menyiapkan data mengenai:
a. Data 9 Provinsi yang menyatakan siap menjalankan universal health coveragemdengan sistem Jamkesda di wilayahnya.
b. Roadmap batas waktu penyelesaian seluruh peraturan pelaksanaan UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS.
c. Skema penguatan sistem rujukan kepada penyedia pelayanan kesehatan.
d. Kesiapan fasilitas Pelayanan Kesehatan terutama Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I.

Demikian informasinya..
Read more
0

PRT Juga Pekerja !!

 Kamis 16 Mei 2013 jam 16:30 s/d 18:00 wib
di Rumah Buruh ( OB )  Sosialiasi mengenai pekerja rumah tangga

" Domestic Workers its a Workers"
Narasumber : Mba Rita dari JALA PRT & Pak Agus Toniman dari KSPI.



Read more