0

AD ART SPEE FSPMI

AD ART SPEE FSPMI

MUNAS IV
SERIKAT PEKERJA ELEKTRONIK ELEKTRIK
FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA
HOTEL HORISON BANDUNG, 07 - 08 Pebruari 2011

Anggaran Dasar
Serikat Pekerja Elektronik Elektrik
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
Periode 2011 – 2016

Mukadimah

Bahwa Pembangunan Nasional yang sedang dicanangkan bangsa Indonesia merupakan upaya segenap potensi bangsa dalam mewujudkan cita-cita luhur Kemerdekaan Republik Indonesia menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta sejahtera lahir maupun batin berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Bahwa sebagai bagian dari potensi bangsa, pekerja Indonesia menempati posisi dan peran yang penting dan strategis yaitu sebagai pelaku aktif pembangunan nasional khususnya sebagai sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan industri. Untuk dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya terutama agar mampu menjawab tuntutan dan tantangan masa depan kaum pekerja perlu bersepakat dan meneguhkan tekad untuk terus berikhtiar meningkatkan kualitas keahlian, pengetahuan, ketrampilan, disiplin dan etos kerja serta tanggung jawab sesuai dengan ilmu dan tekhnologi agar mampu memperjuangkan kepentingan pekerja dan masyarakat Indonesia pada umumnya demi tercapainya peningkatan kesejahteraan.

Bahwa untuk mencapai efektifitas peranan kaum pekerja diperlukan wadah dan sarana untuk berperan serta dan berprestasi, yaitu suatu organisasi serikat pekerja yang tangguh, kuat, mandiri dan berwibawa, yang dibangun dari, oleh dan untuk pekerja secara bebas, demokratis dan bertanggung jawab dengan mengacu pada semangat deklarasi pembentukan Serikat Pekerja Metal Indonesia yang dicetuskan tanggal 6 Pebruari 1999 dan ikrar kebulatan tekad membentuk suatu model gerakan serikat pekerja dari tingkat paling bawah yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.

Atas dasar pandangan dan pemikiran kedepan disertai rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai pekerja Indonesia, maka disusunlah organisasi ini secara nasional berdasarkan lapangan pekerjaan dan sektor industri sejenis sesuai dengan Anggaran Dasar yang diatur sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian istilah-istilah

Pengertian istilah-istilah yang ada di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (AD ART SPEE FSPMI) adalah ;

1. Pekerja; adalah seseorang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah
2. Ruang lingkup keanggotaan; adalah batasan dimana seseorang bisa menjadi anggota SPEE FSPMI
3. Anggota perseorangan; adalah anggota yang bekerja pada ruang lingkup keanggotaan SPEE FSPMI dan belum terbentuk unit kerja
4. Aktivis SPEE FSPMI; adalah orang yang menjadi pengurus atau pernah menjadi pengurus organisasi pada tingkat Pimpinan Cabang dan atau tingkat Pimpinan Pusat SPEE FSPMI
5. Afiliasi; adalah pernyataan bergabung
6. Kedaulatan; adalah wewenang
7. Permusyawaratan; adalah tata cara melakukan musyawarah
8. Pergantian antar waktu; adalah pergantian seorang pengurus organisasi atau lebih
9. Kondisi luar biasa; adalah kondisi yang dapat berakibat dipercepat atau diperlambat suatu permusyawaratan
10. Munaslub; adalah munas yang dilakukan diluar ketentuan yang sudah ditetapkan organisasi dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan
11. Muscablub; adalah muscab yang dilakukan diluar ketentuan yang sudah ditetapkan organisasi dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan
12. Musniklub; adalah musnik yang dilakukan diluar ketentuan yang sudah ditetapkan organisasi dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan
13. Quorum; adalah sahnya sebuah keputusan
14. Keadaan darurat; adalah keadaan luar biasa yang harus segera diambil tindakan organisasi, karena kalau tidak segera diambil tindakan akan mengganggu jalannya organisasi
15. Pemberhentian sementara; adalah berhentinya seorang atau beberapa orang pengurus yang bersifat sementara (masih menunggu proses) atau sebelum adanya keputusan mengikat dari organisasi
16. Peraturan peralihan; adalah kondisi yang terjadi pada saat atau masa transisi dari peraturan lama kepada peraturan yang baru.
17. Full timer; adalah pengurus atau staf yang bekerja pada kantor sekretariat serikat pekerja


Read more
0

ADRT SPEE FSPMI ( II )

ADRT SPEE FSPMI ( II )

Pasal 2

Nama

Organisasi ini bernama Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang disingkat SPEE FSPMI.

Pasal 3

Bentuk
Organisasi ini berbentuk gabungan serikat pekerja lapangan pekerjaan dan industri sejenis serta jasa penunjangnya yang merupakan Serikat Pekerja Anggota yang disingkat SPA pada tingkat Nasional.

Pasal 4

Sifat

Organisasi ini adalah organisasi pekerja yang bersifat Demokratis, Independen, Profesional, Representatif dan Bertanggung Jawab.

Pasal 5

Azas

Organisasi ini berazaskan Pancasila

Pasal 6

Kedudukan
Pusat organisasi ini berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II
KEDAULATAN DAN AFILIASI

Pasal 7

Kedaulatan
Kedaulatan tertinggi organisasi berada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui forum permusyawaratan menurut tingkatan organisasi.

Pasal 8

Afiliasi

Organisasi ini sebagai Serikat Pekerja Anggota dan berafiliasi ke dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.

BAB III
FUNGSI, TUJUAN DAN PERAN

Pasal 9

Fungsi

Fungsi organisasi ini adalah :

1. Sebagai wadah dan wahana pembinaan pekerja Indonesia pada lapangan pekerjaan elektronik elektrik untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan disiplin, etos kerja, serta produktifitas
2. Sebagai pendorong dan penggerak anggota dalam ikut serta mensukseskan program pembangunan nasional khususnya sektor ekonomi, pendidikan dan sosial budaya
3. Sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya
4. Sebagai sarana pelindung dan pembela hak-hak serta kepentingan pekerja.

Pasal 10

Tujuan

Tujuan organisasi ini adalah :

1. Mengisi dan mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 bagi kaum pekerja dan rakyat Indonesia pada umumnya
2. Menghimpun dan menyatukan gerakan kaum pekerja dalam lapangan pekerjaan dan sektor industri sejenis atau persamaan dengan itu serta mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas diantara sesama kaum pekerja.
3. Memperbaiki kwalitas kehidupan pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara meningkatkan, melindungi dan membela hak-hak dan kepentingan kaum pekerja
4. Mewujudkan kesejahteraan kaum pekerja dan keluarganya serta meningkatkan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja
5. Meningkatkan Hubungan Industrial guna mewujudkan ketenangan kerja dan ketenangan usaha demi meningkatnya produktivitas nasional menuju tercapainya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan pekerja serta keluarga pada khususnya.
Read more
0

Revisi Permenakertrans No. 17 Tahun 2005

Revisi Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 (  No. Per- 17/MEN/VIII/2005 )

Hari  ini, Muhaimin Terbitkan Revisi Permenakertrans  No. Per- 17/MEN/VIII/2005



Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Baru tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Permenakertrans baru ini merupakan revisi Permenakertrans No. 17/2005.

Dalam penyempurnaan permenakertrans baru ini  jumlah jenis kebutuhan yang semula 46 jenis komponen KHL berubah menjadi 60 jenis komponen KHL. Selain itu terdapat 8 jenis penyesuaian/ penambahan  jenis kualitas dan kuantitas KHL serta 1 perubahan jenis kebutuhan.

“ Hari ini saya tandatangani penyempurnaan Permenakertrans  No. Per- 17/MEN/VIII/2005  dan akan disampaikan ke Kementerian Hukum dan Ham untuk diberitakan dalam berita negara, “kata Menakertrans Muhaimin Iskandar seusai menggelar Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta pada Selasa (10/7).

Muhaimin mengatakan revisi ini telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kompromi dari berbagai masukan dan usulan yang berasal dari berbagai pihak, diantaranya Depenas, Forum Koordinasi Pengupahan Daerah, LKS Tripartit, serikat Pekerja/Buruh dan Asosiasi pengusaha

“Penambahan ini digunakan sebagai bahan keputusan untuk digunakan dalam pelaksanaan proses survey harga KHL yang baru dalam rangka penetapan upah minimum tahun 2013. Presentasi kenaikannya ini  sudah lebih baik dibanding  tahun-tahun sebelumnya.” Kata Muhaimin.



“Namun pada dasarnya pertimbangan penetapan upah minimum tidak hanya KHL melainkan ada variable lainnya yaitu produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal)’ kata Muhaimin.



Pertimbangan lainnya, tambah Muhaimin adalah peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh, produktivitas makro dan pertumbuhan daerah dan nasional.

Permenaketrans yang baru menyangkut komponen survey itu bukan merupakan upah maksimum tetapi social safety net  sebagai upah bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
“Karena minimum maka itu yang paling rendah tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Tidak boleh memberikan upah di bawah upah minimum tersebut,” Kata Muhaimin
 “Ini hanya menjadi jejaring pengaman saja dan bukan upah pekerja yang sudah berkeluarga. Sedangkan  di luar ketentuan tersebut, penetapan besaran  upah  ditekankan pada kesepakatan secara bipartit antara pengusaha dan pekerja/buruh yang dapat diatur melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Perjanjian Perusahaan (PP),” Kata Muhaimin.


Berikut lampiran lengkap perubahan :
Jumlah jenis kebutuhan yang semula 46 dalam penyempurnaan Permenakertrans menjadi 60 jenis KHL. Penambahan baru sebagai berikut :
1)     Ikat pinggang, volume 1/12
2)     Kaos kaki, volume 4/12
3)     Deodorant 100 ml/g, volume 6/12
4)     Seterika 250 watt, volume 1/48
5)     Rice cooker ukuran 1/2 liter, volume 1/48
6)     Celana pendek, volume 2/12
7)     Pisau dapur volume 1/36
8)     Semir dan sikat sepatu, volume 6/12, dan 1/12
9)     Rak piring portable plastik, volume 1/24
10)  Sabun cuci piring (colek) 500 gr per bulan
11)   Gayung plastik ukuran sedang, volume 1/12
12)   Sisir, volume 2/12
13)   Ballpoint/pensil, volume 6/12
14)   Cermin 30 x 50 cm, volume 1/36

Selain penambahan 14 jenis baru KHL tersebut,   juga terdapat penyesuaian/ penambahan  Jenis kualitas dan kuantitas KHL serta perubahan jenis kebutuhan.

A.   Penyesuaian/penambahan jenis kualitas dan kuantitas KHL, yaitu :

1)    Sajadah/mukenah/peci, dll ( semula sajadah, mukenah, dll ).
2)    Celana panjang/rok/pakaian muslim ( semula celana panjang/rok ).
3)    Sarung/kain panjang volume 3/24 ( semula volume 1/12 )
4)    Sewa kamar sederhana yang mampu menampung jenis kebutuhan KHL lainnya ( semula sewa kamar sederhana ).
5)    Kasur dan bantal busa ( semula 1/48 ) menjadi kasur busa volume 1/48 dan
6)    Bantal busa ( semula volume 1/48 ) menjadi 2/36.
7)    Semula bola lampu pijar/neon 25 watt/15 watt volume 6/12 atau 3/12 menjadi bola Lampu Hemat Energi (LHE) 14 watt dengan volume 3/12.
8)    Listrik dari 450 watt menjadi 900 watt.

B.   Perubahan jenis kebutuhan, yaitu:
Kompor minyak 16 sumbu dan minyak tanah 10 liter, diubah menjadi:
1)    Kompor gas dan perlengkapannya :
a.    Kompor gas 1 (satu) tungku, volume 1/24
b.    Selang  dan Regulator, volume 1/24
c.    Tabung gas 3  kg, volume 1/60

2)    Gas elpiji 2 tabung @ 3 kg

Pusat Humas Kemnakertrans
Read more
0

POLITIK UPAH MURAH

POLITIK UPAH MURAH
 
SIARAN PERS 10 Juli 2012

KSPI TOLAK DENGAN TEGAS “POLITIK UPAH MURAH“


Bagi para pekerja/buruh diseluruh dunia perjuangan upah adalah jalan untuk bisa meningkatkan taraf hidup bagi diri serta keluarganya. Bagi negara upah adalah salah satu ukuran dari tingkat kesejahteraan rakyatnya karena dengan upah yang layak maka daya beli masyarakat (People Purchasing Power /PPP) bisa naik selanjutnya perekonomian bisa bergerak dengan baik. 


PerMenaker No. 17 tahun 2005 yang jadi acuan survey KHL sudah tidak layak di gunakan khususnya terkait jumlah 46 Komponen dan pasal Pentahapan. Akibatnya seorang pekerja/buruh lajang saja "harus berhutang'' agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Revisi yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) hanya merekomendasikan penambahan 4 komponen yaitu : Kaos kaki, Ikat Pinggang, Setrika dan Deodoran. Oleh karena itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melalui gerakan Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM) secara tegas MENOLAK rekomendasi Depenas juga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alasan :

1. Hasil penelitian Depenas tidak valid dan cacat ilmiah karena dari 30 juta buruh formal hanya diambil sampel 3.000 responden (0.01 %), hanya 726 yang dipakai (24 %) dan penelitian dilakukan tidak di daerah padat industri seperti ; Batam, Tangerang, Bekasi, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Karawang dan Sidoarjo .


2. Indonesia adalah negara dengan PDB no 16 (Anggota negara G-20) diseluruh dunia. PDB Indonesia sebesar U$ 840 Milliar atau setara Rp 7.560 Trilyun lebih pada tahun 2011, dan PDB Perkapita U$ 3.600 an /orang /tahun. Pada tahun 2012 ditargetkan U$ 900 Milliar dan tahun 2013 ditargetkan U$ 1 Trilyun atau setara Rp 9.000 Trilyun. 


Namun upah pekerjanya hanya U$ 120/bulan jauh dibandingkan negara ASEAN seperti : Philipina U$ 250/bulan; Malaysia U$ 350/bulan; Singapura U$ 450/bulan; dan Brunai U$ 500/bulan. Bila dilihat kesenjangan antara PDB perkapita dengan upah pekerja menunjukan politik upah murah akan terus BERLANJUT .

Praktek pemberlakuan mekanisme tenaga alih daya (outsourcing) dalam sistem ketenagakerjaan jelas tidak manusiawi dan melemahkan keberadaan buruh/pekerja, karena tidak menjamin masa depan sekaligus mengabaikan hak-hak dasar untuk hidup layak.. 


Pengawasan tenaga kerja menjadi “mandul “ saat ada pelanggaran atas aturan hukum ketenagakerjaan akibatnya jutaan buruh yang jadi korban mafia ketenagakerjaan saat ini dapat disamakan dengan “praktek jual beli manusia atau perbudakan modern”. 

Pada 17 Januari 2012 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 mengenai Pasal 59, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terkait dengan masalah Outsourcing yang intinya ;

Frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait Revisi komponen KHL yang tidak jelas dan masih maraknya pengunaan tenaga alih daya ( Outsourcing ) yang diluar ketentuan UU 13 tahun 2003 merupakan indikasi tetap akan dilanjutkannya “POLITIK UPAH MURAH” dengan ini KSPI menyatakan sikap :


1. Menuntut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengubah Permenaker No. 17 tahun 2005 dari 46 Komponen menjadi 86 sampai 122 Komponen berdasarkan Survey dari Lembaga AKATIGA,SPN dan Garteks KSBSI.


2. Mendesak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan Revisi Permenaker tentang komponen KHL pada pertengahan Juli 2012 sesuai janjinya di DPR juga di media cetak dan elektronika juga dibuat Permenakertrans baru tentang tenaga alih daya ( Outsourcing ) sampai akhir bulan Juli 2012, sebagai pengganti Kepmen 101/2004 dan KepMen 220/2004, tidak hanya sekedar surat Edaran Dirjen PHI dan Jamsos agar tidak lagi terjadi penutupan jalan Tol serta penutupan kawasan industri ,serta pelabuhan KARENA MENTERI YANG INGKAR JANJI.


3.Mencabut izin Penyelenggara Outsourcing yang Ilegal juga melakukan Moraturium ( penghentian pemberian ijin ) dengan langsung turun kelapangan serta mendesak pemerintah bersama DPR membuat Undang Undang tentang Pengawas Tenaga Kerja (Labor Inspector) dan menyiapkan anggaran lewat APBN yang memadai bagi tersediannya tenaga pengawas yang terlatih, punya Integritas dan punya profesionalisme kerja dalam menegakkan hukum ketenagakerjaan.


4. KSPI bersama beberapa Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh akan melakukan AKSI NASIONAL yang akan diawali pada 12 JULI 2012 dengan Massa 70 ribuan di tiga tempat yaitu : 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 
Istana Presiden dan 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga serentak di 15 Propinsi dan Kabupaten /Kota di Indonesia. 

Adapun gerak aksi Nasional ini bernama HOSTUM (Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah) yang akan terus berjalan sepanjang tahun 2012.

LAWAN “POLITIK UPAH MURAH” AGARPEKERJA/BURUH BERMARTABAT

KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA

Ir. H. Said Iqbal, ME Muhamad Rusdi

Presiden Sekretaris Jenderal

Kontak Person : Roni Febrianto
Read more
0

Upah Buruh Tidak Layak

Upah Buruh Tidak Layak

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menilai porsi upah buruh di Indonesia saat ini masih rendah jika dibandingkan dengan keseluruhan biaya produksi. Porsi itu pun masih jauh dibandingkan dengan margin yang diperoleh pengusaha.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Slamet Sutomo menyatakan selama ini upah buruh masih sekitar 20 persen dari keseluruhan biaya produksi. Sementara dari total margin yang diraih pengusaha dari hasil penjualan mereka bisa mencapai berlipat-lipat dari upah buruh per barang yang dijual.

"Kalau dari sisi penelitian yang namanya upah itu relatif lebih rendah, perbandingannya 20% : 80%. Kalau kita menghasilkan output itu berapa yang jadi upah, dan berapa yang jadi hasil kapital itu masih 20% : 80%. Ini masih terlalu rendah," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jalan Dr. Sutomo, Jakarta, Senin (6/2/2012).

Menurut Sutomo, seharusnya 40% bisa dialokasikan untuk upah agar para buruh bisa sejahtera. "Tapi harusnya seimbang, paling tidak 40% : 60% supaya kita hidup sejahtera, tapi itu masih tergantung kebijakan pemerintah," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Sutomo, memang diperlukan revisi terkait peraturan upah buruh. Hanya saja, perlu diakui kenaikan upas pastilah memberikan dampak pada harga produk. "Makanya musti dilihat lagi tingkat upah kita supaya jangan terlalu rendah, makanya kita perlu revisi terkait peraturan upah tenaga kerja pada umumnya karena selama ini terlalu banyak yang diambil untuk kapital. Tapi dilema juga kalau upah dinaikkan biaya akan semakin mahal," jelasnya.

Namun, lanjut Sutomo, hal tersebut masih bisa dilakukan jika perusahaan bisa mengefisiensikan biaya produksinya.

"Tapi menurut saya kalau porsi surplus usaha itu sebagian dimasukkan ke upah karyawan kalau regulasinya bagus ya tidak ada masalah. Yang penting itu ya soal upah itu tadi, tapi seperti buah simalakama soal upah ini. Harusnya biaya lain-lain termasuk biaya produksi bisa lebih efisien," pungkasnya.

sumber :
http://finance.detik.com/read/2012/02/06/154333/1835361/4/bps-porsi-upah-buruh-di-indonesia-masih-rendah
Read more