0

PRT Juga Pekerja !!

 Kamis 16 Mei 2013 jam 16:30 s/d 18:00 wib
di Rumah Buruh ( OB )  Sosialiasi mengenai pekerja rumah tangga

" Domestic Workers its a Workers"
Narasumber : Mba Rita dari JALA PRT & Pak Agus Toniman dari KSPI.



Read more
0

Buruh VS Sejarah

Buruh VS Sejarah
Sejarah bertanya pada buruh:

Lulusan SMK, STM, SMA, SLTA, SMEA, bahkan lulusan SMP, SLTP, diterima menjadi buruh kontrak atau buruh outsourcing, atau yang tadinya buruh outsourcing kemudian diangkat menjadi buruh kontrak, merasa bersyukur walaupun penempatan kerjanya menyalahi undang-undang, yang penting bisa kerja.

Sejarah: apakah kalian tahu bahwa penempatan kerja kalian menyalahi undang-undang

Buruh: Tak tahu; kalau pun tahu, kami tak perduli, yang penting kami bisa bekerja.

Sejarah: Saat kalian sekolah, pernah kah kalian belajar UU Ketenagakerjaan?

Buruh: Tidak.

Sejarah: Pernah kah kalian tahu bahwa pernah seorang aktivis buruh (perempuan) pernah jadi menteri tenaga kerja di Indonesia?

Buruh: Tidak.

Sejarah: Pernah kah kalian tahu bahwa ada pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan kita lebih baik dari UU Ketenagakerjaan sekarang ini?

Buruh: Misalnya?

Sejarah: Serikat buruh punya hak memeriksa buku perusahaan.

Buruh: Tidak.

Sejarah: Pernah kah kalian tahu bahwa buruh Indonesia pernah melawan bukan saja majikannya tapi juga melawan penjajahan?

Buruh: Tidak.

Sejarah: Pernah kah kalian tahu bahwa ribuan buruh pernah dibunuhi, disiksa, dianiaya, difitnah, dipenjara, dibuang?

Buruh: Tidak.

Sejarah: Pernah kah kalian tahu riwayat pemerintah dan orang-orang yang memerintah kalian, yang kalian pilih dalam pemilu, dan kemudian sekarang menyengsarakan kalian?

Buruh: Tidak, semua itu tak ada (yang sebenarnya) dalam pelajaran sejarah sejak kami belajar dari sekolah dasar sampai sekolah lanjutan. Sudah lah, sudah bisa dipastikan banyak sekali yang kami tak tahu.

Sejarah: Lalu dari mana kalian belajar? Bagaimana kalian memastikan bahwa masa lalu adalah kebenaran atau kejahatan yang menentukan masa sekarang, agar bisa belajar tujuan perjuangan dan siasat berjuang untuk mencapainya? Bahkan di dalam sejarah itu ada semangat maupun keputusasaan?

Buruh: Sementara ini, kami belajar dari yang juga tak tahu sejarah. (danial indrakusuma )
Read more
1

Jadwal Pendidikan Informal Rumah Buruh


Bekerja BelajaR Berjuang !!

Jadwal Pendidikan informal serikat pekerja..
untuk seluruh anggota.. di Omah Buruh..

1. Study club Serikat  Pekerja
setiap malam selasa dan malam kamis..
19.30~21.30

2. Advokasi Klub setiap malam rabu..
19.30~22.00

3. Public Speaking Klub setiap malam sabtu..
19.30~22.00..

4. Ekopol ( Ekonomi Politik ) setiap malam minggu..
19.30~22.00..
Read more
0

Bayar Upah di bawah UMK, PENJARA !!!!

Bayar Upah di bawah UMK, PENJARA !!!!
UU Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003

Pasal 90 :

(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum

(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan.

(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan
Keputusan Menteri.

Pasal 185

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sbagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat 1, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana
kejahatan.
 
 
* image google
Read more
0

Union Busting

Union Busting ( Pemberangusan serikat pekerja )

Banyak perusahan baik PMA maupun lokal. Entah itu perusahaan besar atau kecil terkadang bersikap over reackting dengan adanya atau berdirinya serikat pekerja.

Hal ini di perparah dengan pihak owner / pengusaha asing yang kurang mengetahui aturan lalu di berikan masukan sesat olah HRD / Staf lokal yang bermental penjilat.

Apa saja mereka lakukan untuk menyenangkan atasan dengan imbalan, kedudukan yg lebih baik.

Mereka lalu melakukan segala cara untuk membubarkan serikat pekerja yang ada di dalam perusahaan dengan cara apa saja tentunya yang melanggar hukum.

Padahal kebesan untuk berserikat sudah di atura dalam UU , baik secara Nasional maupun intenasional.


Dasar hukum kebebasan berserikat di Indonesia di atura dalam :

1. UUD tahun 1945 Pasal 28


2. UU Tahun 21 tahnu 2000 Tentang Serikat Pekerja

1. HAK BURUH UNTUK BERSERIKAT

Pasal 5  UU NO 21 TAHUN 2000
  1.  Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
  2. Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang–kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.

Pasal 9 UU NO.21 TAHUN 2000
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, dan pihak manapun.
 
2.  PERLINDUNGAN HUKUM HAK BERORGANISASI
 
Pasal 28 UU 21 TAHUN 2000
 
Siapapun dilarang menghalang–halangi atau memaksa pekaerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus, atau tidak menjadi pengurus, menjadi atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :
  1. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
  2. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
  3. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
  4. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.
Pasal 43 UU 21 TAHUN 2000
  1. Barang siapa yang menghalang–halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun  dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau  denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak  Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tidak pidana kejahatan


Jadi sudah amat sangat jelas, jika ada perusahaan melakukan pemberangusan terhadap serikat pekrja, hukumannya dalah pidana
Read more
1

Pekerja / Karyawan Harian Bermasalah

Pekerja / Karyawan Harian Bermasalah

Dasar Hukum
Pekerja / Karyawan Harian bermasalah yang bisa di angkat menjadi karyawan tetap ( PKWTT )


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2003


Pasal 64


Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Pasal 65

(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;

b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;

c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan

d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.

(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum.

(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




KEPUTUSAN


MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA



NOMOR : KEP.100/MEN/VI/2004




TENTANG




KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU




BAB V


PERJANJIAN KERJA HARIAN ATAU LEPAS



Pasal 10




Kep-100/MEN/VI/2004 Halaman 4




(1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume


pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian

kerja harian atau lepas.

(2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam

1 (satu) bulan.

(3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga)

bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi

PKWTT.



Pasal 11




Perjanjian kerja harian lepas yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam


Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dari ketentuan jangka waktu PKWT pada

umumnya.



Pasal 12




(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana


dimaksud dalam Pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis

dengan para pekerja/buruh.

(2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat

berupa daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 sekurang-kurangnya memuat :

a. nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja;

b. nama/alamat pekerja/buruh;

c. jenis pekerjaan yang dilakukan;

d. besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.

(3) Daftar pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambatlambatnya

7 (tujuh) hari kerja sejak mempekerjakan pekerja/buruh.



Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/VI/2004 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kepmen 100/2004).




Dalam Kepmen 100/2004 disebutkan bahwa untuk dapat dikateforikan sebagai pekerja/ buruh harian harus mengikuti beberapa ketentuan, diantaranya lama bekerja dalam 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi dari 21 (duapuluh satu) hari kerja.


Disamping itu si Pengusaha/ Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh harian lepas wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis.

Bentuk perjanjiannya dapat dibuat berupa daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tersebut, dan sekurang-kurangnya memuat:
a. nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja;
b. nama/alamat pekerja/buruh;
c. jenis pekerjaan yang dilakukan;
d. besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.


Daftar pekerja/buruh tersebut disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak mempekerjakan pekerja/buruh harian lepas.

Pelanggaran dari ketentuan di atas dapat mengakibatkan berubahnya status pekerja/ buruh dari pekerja/ buruh harian (pekerja kontrak) menjadi pekerja/ buruh tetap.














Read more
0

Bangkit Melawan, atau pasrah akan nasib

Bangkit Melawan, atau pasrah akan nasib

Gagasan sentral sejatinya bersifat amat mendasar: setiap karyawan (atau pekerja) di seluruh dunia selalu hanya akan menjadi sekrup dari mesin kapitalisme yang terus menderu dan menggilas. Selamanya, para karyawan dan pekerja hanya akan menjadi alat produksi dari sebuah sistem besar bernama akumulasi modal yang dilakukan oleh para kaum juragan (business owner).
 
Alat produksi. Just that. Dalam konteks itu, maka tema heroik yang acap kita dengar bahwa: ”Our Most Important Asset is Our Employee,” hanyalah sebuah dagelan pahit. Sebuah ilusi. Para karyawan dan pekerja bukan aset penting, melainkan sekedar alat produksi yang tak ada bedanya dengan baut, tang, obeng, kunci Inggris, dll.
 
Pelan-pelan yang terjadi kemudian adalah proses dehumanisasi: para karyawan dan pekerja itu lalu direduksi maknanya hanya sebatas angka dan nomer (berapa no induk pegawai-mu lebih penting dibanding siapa namamu).
 
Para karyawan yang telah menjadi deretan angka-angka, lalu di-eksploitasi secara masif demi akumulasi modal para pemilik bisnis. Disini kemudian diperkenalkan gerakan indah semacam “productivity improvement” dan “motivation training”. Ayo bekerja lebih keras. Ayo bekerja lebih semangat. Padahal semua ini muaranya satu: bagaimana agar setiap tetesan keringat karyawan bisa mendatangkan laba yang makin besar bagi pemilik bisnis.
 
Logika kapitalisme dan dunia bisnis lalu terpelanting kelu dalam bayangan kelam: setiap pemilik bisnis, setiap juragan pemilik modal, setiap entrepreneur yang dengan gagah menceritakan kisah suksesnya, memang selalu ingin agar akselerasi modal dan labanya terus terakumulasi dengan capat. Sementara pada saat bersamaan, karyawan mereka, para pegawai dan kaum kuli berdasi itu, yang telah bekerja dengan letih, selalu berjalan tersendat dalam lorong gelap ketidakberdayaan.
 
Lalu apa yang harus dilakukan jika ada diantara Anda yang terperangkap dalam bayangan sendu semacam itu?
 
Ada tiga opsi tindakan yang bisa dilakoni.
 
OPSI 1 : Revolusi.
 
Percikkan pertentangan kelas antara kaum proletar (kaum pekerja) dengan kaum borjuis (kaum pemilik bisnis). Lalu rebakkan gelombang revolusi kaum buruh: rebut semua aset milik juragan bisnis yang serakah, dan lalu bagikan secara rata kapada kaum proletar/pekerja.
Revolusi? Sebuah impian yang tidak layak disepelekan, terutama ketika ketimpangan kian menganga. Bagi kaum pekerja yang selalu di-eksploitasi, kisah manis pertumbuhan ekonomi dan kebangkitan kelas menengah baru, hanyalah sebuah ilusi yang selalu di-celotehkan oleh kaum borjuis yang pongah.
 
OPSI 2 : Sabar dan Tawakal. 
 
”Yah habis mau gimana lagi, wong ini memang sudah nasib saya. Bakat saya ya memang cumanya bisa jadi pegawai alias kuli. Kelas rendahan lagi.” Sikap yang mungin lebih elegan adalah ini : hadapi semua kenyataan dengan penuh rasa syukur, sabar dan tawakal. Jalani kehidupan sebagai pegawai dengan penuh ketekunan sambil berdoa: suatu saat mudah-mudahan nasib menjadi lebih baik (sebuah doa yang mungkin membuat kita semua tersenyum. Sebab, sambil menunggu doa itu dikabulkan, yang entah kapan Anda pun tak tahu, Anda bisa terus menjadi “korban” dari sistem kapitalisme yang brutal itu, yang selalu menjadikan Anda sekedar sebagai alat produksi. Sekedar sebagai sekrup)
 
OPSI 3 : Menjahit IMPIAN. 
 
Rajutlah impian untuk menjadi pemilik bisnis yang HUMANIS. Bahasa kerennya: menjadi KAUM KAPITALIS yang TERCERAHKAN.
 
Bangunlah sebuah bisnis yang hebat, sambil bertekad untuk membagikan 50 % setiap rupiah profit kepada seluruh karyawan (sebab setiap buruh, setiap pegawai punya HAK untuk ikut menikmati laba perusahaan). Bangunlah impian, suatu saat Anda bisa menjadi Juragan Bisnis yang Sosialis: bermimpilah suatu saat Anda bisa mencarter satu pesawat, dan kemudian membawa seluruh karyawan Anda dan keluarganya berangkat naik haji. Aih, aih, betapa eloknya mimpi ini.
Namun mimpi itu hanya akan menjadi ilusi gombal kalau Anda tetap membiarkan diri Anda terus menjadi sekrup.
 
Itulah tiga opsi yang bisa Anda pilih. Sambil menimbang mana yang paling pas, mari seduh kopi hitam kental kita.... :)

from milist
fspmi@yahoogroups.com
Read more
0

Omah Buruh : Belajar Berorganisasi

Omah Buruh : Belajar Berorganisasi

FOKUS : Belajar Berorganisasi di “Sekolah Buruh”


Di tengah jembatan yang menghubungkan Kawasan Industri Jakarta Timur dan Kawasan Industri M2100 di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, tenda biru terbentang dari sisi ke sisi. Itulah ”sekolah buruh” FSPMI.

Disebut sekolah buruh karena tenda dan jembatan itu jadi tempat berkumpul para buruh belajar hubungan industrial. Sebut saja, cara menegosiasi hak-hak mereka dengan manajer, membuat perjanjian kerja bersama, serta pergerakan buruh dan mengorganisasi diri.

Meski serba terbuka, tenda itu bersih. Di bagian belakang ada mushala dan toilet darurat. Aliran listrik berasal dari kabel yang ditarik dari rumah salah satu pekerja. Di satu sisi ada papan tulis yang berisi jadwal buruh yang akan mengonsultasikan masalah mereka.

Pada pukul 10.30 sekitar 20 laki-laki muda usia tak lebih dari 25 tahun bergabung. Mereka pekerja waktu tertentu (outsource) dari kawasan Delta Silikon di Kawasan Industri Jakarta Timur. Karena tenda penuh, mereka turun ke kolong jembatan ditemani tutor. Tampak mereka awam soal gerakan buruh dan cara negosiasi.

Salah satunya Anto (27) asal Cirebon, lulusan SMK bagian listrik. Sudah tiga tahun dia jadi pekerja waktu tertentu walau pekerjaan mengecat sepeda motor adalah usaha pokok perusahaan. Anto tak tahu itu artinya perusahaan melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena tidak menjadikan dia pekerja tetap.

Anto tak punya pilihan. Ia pernah melamar langsung ke perusahaan tanpa melalui yayasan outsource, tetapi ”orang dalam” minta Rp 1,5 juta. ”Tidak ada kontrak kerja,” katanya.

Apabila bekerja penuh 26 hari, dia mendapat Rp 1.849.000. Namun, ia sering lembur karena punya istri dan satu anak di kampung. ”Tidak sanggup kalau istri dan anak ikut saya di sini,” kata Anto.

Anto melembur sampai 14 jam setiap hari untuk mendapat Rp 2,5 juta per bulan. Uang itu habis untuk sewa kamar Rp 350.000 yang dipakai berdua dengan adiknya. Untuk transportasi, dia mencicil motor Rp 625.000 per bulan. 
Perusahaan tak menyediakan angkutan dan naik angkutan umum ongkosnya lebih besar.

Setiap bulan ia kena potongan Rp 25.000 oleh yayasan. Jika lembur, potongan ikut membesar sampai Rp 100.000. Ia diikutkan Jamsostek, tetapi biaya kesehatan dipatok Rp 300.000 per tahun.

Endro (34) menerima upah minimum kabupaten Rp 1.849.000, sama seperti buruh baru meski sudah bekerja 11 tahun. Ijazah sarjana dari universitas swasta di Jakarta Timur tak berarti. ”Saya ikut demo mahasiswa tahun 1998,” katanya. ”Di tempat kerja saya baru terbentuk serikat buruh. Belum punya kesadaran gerakan buruh. Masih takut berserikat, takut PHK.”

Belajar berorganisasi

Jumlah angkatan kerja hingga Agustus 2011 sebanyak 117,4 juta orang, 37,77 juta orang bekerja di sektor formal. Jumlah penganggur 7,7 juta orang dan pencari kerja terus bertambah setiap tahun—tahun 2012 diperkirakan bertambah 2,02 juta orang—membuat pasar tenaga kerja sangat elastis.
 
Posisi buruh lemah.
Upah minimum, menurut Menakertrans Muhaimin Iskandar, seharusnya dimaknai sebagai upah bagi buruh lajang dan bekerja kurang dari satu tahun.
Praktiknya ketentuan upah minimum membuat perusahaan enggan memberi upah layak sesuai keuntungan perusahaan.

Nilai lebih dari kerja buruh tak sampai kepada mereka. Karena itu, FSPMI membuat sekolah buruh. ”Kami terus membangun kesadaran kelas,” kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Salah satu cara membangun kesadaran kelas adalah dengan melatih buruh mengorganisasi diri. KSPI mengambil model gerakan buruh yang menjadi antitesis model gerakan buruh yang condong dekat kepada penguasa dan model gerakan buruh yang ingin menggantikan pemerintahan untuk memperbaiki kesejahteraan buruh.
”Gerakan kami tumbuh dari bawah, dipimpin buruh dan karena itu membawa isu buruh,” kata Iqbal.

Sumber Berita : Kompas
Read more