0
Read more
AKSI MOGOK NASIONAL
Labels:
Aksi/Demo
AKSI MOGOK NASIONAL
SIARAN PERS MPBI
12 September 2012, Puri Denpasar Jakarta
AKSI MOGOK NASIONAL DUA JUTA BURUH HOSTUM-KAJS
MPBI sebagai payung besar gerakan buruh Indonesia yang dideklarasikan pada 1mei 2012 di stadion GBK, melihat Kebijakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, yang memaksakan untuk menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No 13/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ( KHL ) pekerja lajang yang semula 46 menjadi 60 item, merupakan sebuah indikasi dari pemerintah tetap akan menjalankan “POLITIK UPAH MURAH”, terlebih buruh outsourcing yang bekerja tanpa kepastian.MPBI menilai hal tersebut merupakan lalainya negara dalam mengimplementasikan amanah Konstitusi dalam mewujudkan penghidupan yang layak.
Disisi lainnya hampir satu tahun UU BPJS disahkan, belum satupun aturan turunan dalam bentuk PP Jaminan Kesehatan dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan lainnya diterbitkan Pemerintah. Ada kesan pemerintah tidak serius dalam menyiapkan Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat sesuai amanat UUD 1945 pasal 28H ayat (3) dan pasal 34 ayat (2).Belakangan tersiar kabar Pemerintah secara sepihak menetapkan alokasi anggaran “bantuan kesehatan” sebesar Rp 25 trilyun pada tahun 2014, yang akan digunakan bagi penduduk miskin “penerima bantuan iuran” yang menurut Pemerintah akan berjumlah 96,4 juta jiwa. Ini artinya per penerima bantuan iuran dianggarkan Rp 22 ribu lebih.Bila dilihat dari data Kemenkes dari 245 juta penduduk akan ada 121 juta peserta BPJS Kesehatan dan 50 Juta non BPJS Kesehatan artinya hanya aka nada 170 juta rakyat yang punya Jaminan Kesehatan dan akan ada 80 ( delapan puluh ) juta rakyat tidak akan memiliki Jaminan Kesehatan pada 1 Januari 2014.
Cara pemerintah memainkan anggaran jaminan kesehatan sangat menyakitkan hati rakyat karena konstitusi UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”
Selama 32 ( tiga puluh dua ) tahun saat orde baru di tambah 14 ( empat belas ) tahun saat era reformasi artinya 46 ( empat puluh enam ) tahun buruh dan rakyat hidup dalam kondisi kemiskinan tanpa upah yang layak ,kepastian kerja dan tanpa jaminan sosial dampaknya terjadilah pemiskinan secara sistemik yang direncanakan oleh pemerintah .Negara sudah kehilangan perannya untuk memberikan perlindungan pada buruh dan rakyat sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945 ,UU 13 tahun 2003 ,UU 40 tahun 2004 dan UU 24 tahun 2011 karenanya adalah kewajaran bila buruh dan rakyat beraksi terhadap kondisi pemiskinan yang berlangsung puluhan tahun dan tidak adanya keadilan secara ekonomi dan sosial .
Melihat kondisi tersebut sebagai payung besar gerakan buruh Indonesia yang terdiri dari 3 ( tiga ) Konfederasi besar dan 9 ( Sembilan ) Federasi non Konfedarasi menyatakan sikap :
b. Pemerintah tegas dengan mencabut ijin usaha bagi perusahaan yang masih memberlakukan / menerapkan Upah minimum kepada pekerja yang telah berkeluarga dan pekerja diatas masa kerja satu tahun.
c. Hapuskan “Pasal Pentahapan“ yang gagal dijalankan selama 7 (tujuh) tahun.
d. Upah Minimum minimal 100 % KHL.
e. Upah Minimum Sektoral minimal 10 % diatas UMP/UMK.
f. Berlakukan Upah layak bagi Guru Bantu, Honorer, guru madrasah, guru TK, dengan upah minimal adalah UMP/UMK daerah setempat bila ada kekurangan upah maka wajib ditanggung dari APBN/APBD.
2 . Terkait permasalahan Outsourcing, Mendesak Pemerintah :
a. Membuat Permenakertrans baru tentang tenaga alih daya (Outsourcing) sampai akhir bulan September 2012.
b. Mencabut izin Penyelenggara Outsourcing yang Ilegal juga melakukan Moratorium (penghentian pemberian
ijin) sampai akhir September 2012 dengan langsung turun kelapangan.
c. Mendesak Gubernur, Bupati selaku kepala daerah melakukan Moratorium outsourcing dan Membuat surat
tembusan pada Presiden RI sebagai bentuk tanggung jawab pejabat daerah untuk memberikan perlindungan
pada para pekerja/buruh yang ada diwilayahnya dan demi terciptanya iklim kerja yang Kondusif.
3. Terkait permasalahan Jaminan Sosial :
a. Mendesak Presiden menjalankan Konsitusi dan UU 24 tahun 2011 dengan menajalankan Jaminan Kesehatan
bagi seluruh rakyat 1 Januari 2014.
b. Data fakir miskin sebagai “penerima bantuan iuran” yang dikeluarkan TNP2K tidak jelas karenanya harus
didefinisikan dan didata ulang dengan merujuk pada UU No 13 tahun 2011 tentang Fakir Miskin dan mendesak
agar TNP2K dibubarkan karena tidak bisa membuat data yang valid serta hanya menghabiskan anggaran Negara.
c.Iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja sebesar 2% harus tetap dibayarkan oleh pengusaha sebagai tambahan
upah seperti yang sudah berjalan saat ini, karena apa yang sudah baik berjalan tidak boleh dikurangi.
d.Apabila Pemerintah masih tetap dengan ketidakpeduliannya, dan tidak segera mengeluarkan aturan turunan
UU SJSN dan UU BPJS, KAJS siap mengajukan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), sebagaimana pernah
dilakukan sebelumnya dan dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar seluruh rakyat bisa
mendapatkan Jaminan Kesehatan menyeluruh sesuai perintah UU.
e. Mendesak DPR untuk berperan mengawasi persiapan transformasi BUMN PT ASKES menjadi BPJS
Kesehatan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan dengan membentuk Satuan Tugas BPJS paling lambat November 2012.
4. Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) akan mengumandangkan Aksi Mogok Nasional dua juta buruh di 16 ( enam belas ) Kabupaten/Kota padat Industri yang akan dilaksanakan antara 20 September sampai 20 Oktober 2012 dengan tuntutan Hapuskan Outsourcing , Tolak Politik Upah Murah dan berlakukan Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat 1 Januari 2014.
MERDEKAKAN BURUH OUTSOURCING , BERLAKUKAN UPAH LAYAK DAN JALANKAN JAMINAN SOSIAL AGAR RAKYAT INDONESIA BERMARTABAT
Hormat Kami,
Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia
Andi Gani Nena Wea Said Iqbal Mudhofir
Presiden KSPSI Presiden KSPI Presiden KSBSI
Badan Pekerja :
Muhamad Rusdi ( KSPI ),Subiyanto( KSPSI),Togar Marbun( KSBSI),Timbul Siregar (OPSI),Bayu Murnianto( FSBI),Gatot Subroto( FSP Farkes SPSI), Masfendi (FSP Pewarta SPSP), Indra Munaswar ( FSPTSK), Sofiati Mukadi ( SPIN ), Harjono ( FSP LEM )
Kontak Person media :
Subiyanto (0852 1625 2467),Muhamad Rusdi (0812 8904 1000),Togar Marbun ( 0813 1149 8737 )
SIARAN PERS MPBI
12 September 2012, Puri Denpasar Jakarta
AKSI MOGOK NASIONAL DUA JUTA BURUH HOSTUM-KAJS
MPBI sebagai payung besar gerakan buruh Indonesia yang dideklarasikan pada 1mei 2012 di stadion GBK, melihat Kebijakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, yang memaksakan untuk menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No 13/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ( KHL ) pekerja lajang yang semula 46 menjadi 60 item, merupakan sebuah indikasi dari pemerintah tetap akan menjalankan “POLITIK UPAH MURAH”, terlebih buruh outsourcing yang bekerja tanpa kepastian.MPBI menilai hal tersebut merupakan lalainya negara dalam mengimplementasikan amanah Konstitusi dalam mewujudkan penghidupan yang layak.
Disisi lainnya hampir satu tahun UU BPJS disahkan, belum satupun aturan turunan dalam bentuk PP Jaminan Kesehatan dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan lainnya diterbitkan Pemerintah. Ada kesan pemerintah tidak serius dalam menyiapkan Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat sesuai amanat UUD 1945 pasal 28H ayat (3) dan pasal 34 ayat (2).Belakangan tersiar kabar Pemerintah secara sepihak menetapkan alokasi anggaran “bantuan kesehatan” sebesar Rp 25 trilyun pada tahun 2014, yang akan digunakan bagi penduduk miskin “penerima bantuan iuran” yang menurut Pemerintah akan berjumlah 96,4 juta jiwa. Ini artinya per penerima bantuan iuran dianggarkan Rp 22 ribu lebih.Bila dilihat dari data Kemenkes dari 245 juta penduduk akan ada 121 juta peserta BPJS Kesehatan dan 50 Juta non BPJS Kesehatan artinya hanya aka nada 170 juta rakyat yang punya Jaminan Kesehatan dan akan ada 80 ( delapan puluh ) juta rakyat tidak akan memiliki Jaminan Kesehatan pada 1 Januari 2014.
Cara pemerintah memainkan anggaran jaminan kesehatan sangat menyakitkan hati rakyat karena konstitusi UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”
Selama 32 ( tiga puluh dua ) tahun saat orde baru di tambah 14 ( empat belas ) tahun saat era reformasi artinya 46 ( empat puluh enam ) tahun buruh dan rakyat hidup dalam kondisi kemiskinan tanpa upah yang layak ,kepastian kerja dan tanpa jaminan sosial dampaknya terjadilah pemiskinan secara sistemik yang direncanakan oleh pemerintah .Negara sudah kehilangan perannya untuk memberikan perlindungan pada buruh dan rakyat sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945 ,UU 13 tahun 2003 ,UU 40 tahun 2004 dan UU 24 tahun 2011 karenanya adalah kewajaran bila buruh dan rakyat beraksi terhadap kondisi pemiskinan yang berlangsung puluhan tahun dan tidak adanya keadilan secara ekonomi dan sosial .
Melihat kondisi tersebut sebagai payung besar gerakan buruh Indonesia yang terdiri dari 3 ( tiga ) Konfederasi besar dan 9 ( Sembilan ) Federasi non Konfedarasi menyatakan sikap :
- 1. Terkait permasalahan Upah Layak, Mendesak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kemenakertrans :
b. Pemerintah tegas dengan mencabut ijin usaha bagi perusahaan yang masih memberlakukan / menerapkan Upah minimum kepada pekerja yang telah berkeluarga dan pekerja diatas masa kerja satu tahun.
c. Hapuskan “Pasal Pentahapan“ yang gagal dijalankan selama 7 (tujuh) tahun.
d. Upah Minimum minimal 100 % KHL.
e. Upah Minimum Sektoral minimal 10 % diatas UMP/UMK.
f. Berlakukan Upah layak bagi Guru Bantu, Honorer, guru madrasah, guru TK, dengan upah minimal adalah UMP/UMK daerah setempat bila ada kekurangan upah maka wajib ditanggung dari APBN/APBD.
2 . Terkait permasalahan Outsourcing, Mendesak Pemerintah :
a. Membuat Permenakertrans baru tentang tenaga alih daya (Outsourcing) sampai akhir bulan September 2012.
b. Mencabut izin Penyelenggara Outsourcing yang Ilegal juga melakukan Moratorium (penghentian pemberian
ijin) sampai akhir September 2012 dengan langsung turun kelapangan.
c. Mendesak Gubernur, Bupati selaku kepala daerah melakukan Moratorium outsourcing dan Membuat surat
tembusan pada Presiden RI sebagai bentuk tanggung jawab pejabat daerah untuk memberikan perlindungan
pada para pekerja/buruh yang ada diwilayahnya dan demi terciptanya iklim kerja yang Kondusif.
3. Terkait permasalahan Jaminan Sosial :
a. Mendesak Presiden menjalankan Konsitusi dan UU 24 tahun 2011 dengan menajalankan Jaminan Kesehatan
bagi seluruh rakyat 1 Januari 2014.
b. Data fakir miskin sebagai “penerima bantuan iuran” yang dikeluarkan TNP2K tidak jelas karenanya harus
didefinisikan dan didata ulang dengan merujuk pada UU No 13 tahun 2011 tentang Fakir Miskin dan mendesak
agar TNP2K dibubarkan karena tidak bisa membuat data yang valid serta hanya menghabiskan anggaran Negara.
c.Iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja sebesar 2% harus tetap dibayarkan oleh pengusaha sebagai tambahan
upah seperti yang sudah berjalan saat ini, karena apa yang sudah baik berjalan tidak boleh dikurangi.
d.Apabila Pemerintah masih tetap dengan ketidakpeduliannya, dan tidak segera mengeluarkan aturan turunan
UU SJSN dan UU BPJS, KAJS siap mengajukan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), sebagaimana pernah
dilakukan sebelumnya dan dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar seluruh rakyat bisa
mendapatkan Jaminan Kesehatan menyeluruh sesuai perintah UU.
e. Mendesak DPR untuk berperan mengawasi persiapan transformasi BUMN PT ASKES menjadi BPJS
Kesehatan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan dengan membentuk Satuan Tugas BPJS paling lambat November 2012.
4. Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) akan mengumandangkan Aksi Mogok Nasional dua juta buruh di 16 ( enam belas ) Kabupaten/Kota padat Industri yang akan dilaksanakan antara 20 September sampai 20 Oktober 2012 dengan tuntutan Hapuskan Outsourcing , Tolak Politik Upah Murah dan berlakukan Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat 1 Januari 2014.
MERDEKAKAN BURUH OUTSOURCING , BERLAKUKAN UPAH LAYAK DAN JALANKAN JAMINAN SOSIAL AGAR RAKYAT INDONESIA BERMARTABAT
Hormat Kami,
Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia
Andi Gani Nena Wea Said Iqbal Mudhofir
Presiden KSPSI Presiden KSPI Presiden KSBSI
Badan Pekerja :
Muhamad Rusdi ( KSPI ),Subiyanto( KSPSI),Togar Marbun( KSBSI),Timbul Siregar (OPSI),Bayu Murnianto( FSBI),Gatot Subroto( FSP Farkes SPSI), Masfendi (FSP Pewarta SPSP), Indra Munaswar ( FSPTSK), Sofiati Mukadi ( SPIN ), Harjono ( FSP LEM )
Kontak Person media :
Subiyanto (0852 1625 2467),Muhamad Rusdi (0812 8904 1000),Togar Marbun ( 0813 1149 8737 )
0
Dalam hal ini, BKPM, jelas Chotib Basri, akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Dari total kebutuhan investasi Indonesia sebesar Rp 12,460 triliun, peran investasi swasta memiliki andil yang cukup besar, yaitu Rp 10,643 triliun (85,4%), dibandingkan dengan peran investasi pemerintah yang sebesar Rp 1,816 triliun (14,6%).
Read more
Tolak Upah Murah
Labels:
Info
Tolak Upah Murah
Indonesia adalah negara kaya raya..
Tidak sepantasnya buruhnya di gaji murah..
Tolak & Gulingkan Rezim Upah Murah
Buruh indonesia harus sejahtera...
Berikut refernsi & bukti jika Buruh Indonesia harus sejahtera
Saat ini Indonesia adalah negara anggota G20 dengan pertumbuhan terpesat
kedua karena kondisi perekonomian Indonesia sampai dengan triwulan II
tahun 2012 tumbuh dengan sangat kuat. Demikian hal ini disampaikan oleh
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), M. Chatib Basri, dalam
acara seminar yang diadakan oleh Bappenas “Understanding the Linkages between Trade and Investment Policies”.
Indikator pertumbuhan itu terlihat dari performance yang
dicapai sampai dengan Q2 2012 perekonomian Indonesia tumbuh mencapai
6,4%, sementara sampai akhir tahun 2011 perekonomian Indonesia tumbuh
sebesar 6,5 %. Bahkan dengan PDB mencapai US$ 1 triliun pada tahun 2011,
Indonesia merupakan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, juga
merupakan 48% perekonomian ASEAN.
Dari sisi kondisi fiskal dan moneter,
jelas Chatib Basri, Indonesia jauh lebih baik daripada negara-negara
Eropa karena beban fiskal yang lebih kecil. Ketua BKPM mengatakan,
berdasarkan Rating Agency Internasional, Fitch Rating dan Moody’s Investor Service, peringkat Indonesia telah meningkat menjadi Investment Grade.
Dalam hal ini, BKPM, jelas Chotib Basri, akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Dari total kebutuhan investasi Indonesia sebesar Rp 12,460 triliun, peran investasi swasta memiliki andil yang cukup besar, yaitu Rp 10,643 triliun (85,4%), dibandingkan dengan peran investasi pemerintah yang sebesar Rp 1,816 triliun (14,6%).
Di samping sebagai roda pendorong pertumbuhan ekonomi,
investasi merupakan sumber penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
Keberadaan investasi PMDN dan PMA diperkirakan akan dapat memberikan
efek ganda terhadap penyerapan tenaga kerja secara tidak langsung
sebesar 4 kali lipat, terang Chatib Basri lagi.
Sumber :
1. http://www.bappenas.go.id/node/168/3636/bkpm--indonesia-negara-anggota-g20-dengan-pertumbuhan-terpesat-kedua/
2. Image Google
Subscribe to:
Posts (Atom)


